Upaya LPMP dalam Peningkatan Kualifikasi Guru Kalimantan Barat

Posted on Updated on

RakorUndang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang professional, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Berdasarkan hal tersebut keharusan guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu minimal S1 atau D4 wajib untuk dilaksanakan. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMA/MAK masing-masing memiliki :

a. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;

b. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;

c. Sertifikat profesi pendidik sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2009 memprogramkan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru pada semua jenjang pendidikan. Program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV ditujukan pada guru yang sedang meningkatkan kualifikasi akademiknya ke S-1/D-IV. Sumber dana bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) masing-masing provinsi tahun anggaran 2009. Berdasarkan data Ditjen PMPTK pada tahun 2008, secara nasional dari 2.245.952 guru yang berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV adalah 837.460 (37,3%), dan selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akdaemik S-1/D-IV. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tersebut perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Untuk mengimplementasikan program tersebut LPMP Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapat koordinasi dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keguruan (PTK) se-Kalimantan Barat. Adapun Tujuan dari Rapat Koordinasi Kemitraan Dengan LPTK Tentang Peningkatan Kualifikasi Guru & Tunjangan Profesi adalah terkoordinasinya pelaksanaan Kualifikasi Guru dan terjalinnya kemitraan yang baik antara LPTK se-Provinsi Kalimantan Barat dan LPMP Provinsi Kalimantan Barat sehingga Peningkatan Kualifikasi Guru wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat diwujudkan. Rapat Koordinasi Kemitraan dengan LPTK tentang Kualifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 Februari 2009 bertempat di Oval Room 1 Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Pontianak.

Dalam Rakor tersebut juga dibahas tentang langkah –langkah apa yang dapat diambil oleh Pemerintah daerah serta Perguruan Tinggi Kependidikan dalam rangka percepatan kulaifikasi guru di Kalimanatan Barat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya guru di Kalimantan Barat yang belum berkualifikasi S-1/D-IV. Berdasarkan data LPMP Kalimantan Barat th 2008, jumlah guru di Kalimantan Barat dari TK/RA sampai dengan SMA/K, MA/K baik negeri maupun swasta sebanyak 58.375 orang. Dari jumlah tersebut 13.966 orang berkualifikasi pendidikan S-1 dan 124 orang berkuaifikasi pendidikan S-2. Sedangkan sisanya sebanyak 44.275 orang masih berkualifikasi pendidikan dari SLTA sampai dengan D-3. Dari jumlah seluruh guru tersebut yang berumur di bawah 55 tahun berkisar 54.000 orang. Ini berarti hanya berkisar 5.000 oarang guru yang akan pensiun untuk 5 tahun kedepan. Dengan data mahasiswa yang mengikuti dan lulus kualifikasi S-1 rata- rata 3.000 orang pertahun maka diperlukan lebih dari 10 tahun untuk menuntaskan kualifikasi guru tersebut. Sementara renstra depdiknas sertifikasi guru direncanakan tuntas pada th 2.015. Untuk itulah perlu pemikiran dari berbagai pihak pengambil kebijakan dibidang pendidikan untuk turut memikirkan bagaimana agar kualifikasi guru di Kalimantan Barat ini dapat dipercepat. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga harus turut memikirkan alternatif percepatan kualifikasi guru tersebut. Diantara alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan diklat terakreditasi, serta pengakuan terhadap restasi kerja guru sebelumnya. Dari rakor tersebut diperoleh kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

  • LPMP menentukan kuota pada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan berkewajiban memberikan data tentang guru yang berhak menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi.
  • Perguruan Tinggi bekewajiban memberikan laporan kemajuan pembelajaran setiap semester, penyelenggaraan pembelajaran dan keterlibatan Dinas Kab/Kota dalam penyelenggaraan program percepatan .
  • LPMP mempunyai kewenangan menghentikan bantuan biaya peningkatan kualifikasi guru atas dasar laporan dari Perguruan Tinggi penyelenggara

· Bahan ajar berupa modul dirancang oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara serta dapat melibatkan LPMP

· Pengadaan dan penggandaan bahan ajar sepenuhnya dilaksanakan oleh PT penyelenggara

· Tenaga pengajar /Tutor ditunjuk oleh Perguruan Tinggi penyelenggara dan dapat melibatkan LPMP dan Tenaga lain yang memenuhi ketentuan

· Untuk menjagi Tutor harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara

· Pengakuan terhadap prestasi akademik, pengalaman, dan masa kerjadilakukan PT penyelenggara bersama LPMPdengan memperhatikan penjelasan pasal 5 ayat 5 PP no 74 th 2008

· Hasil dari pengakuan tersebut disampaikan kepada LPMP

· Biaya penyelenggaraan program percepatan kualifikasi dapat diperoleh melalui bantuan beasiswa , Pemda , dan atau mandiri

· Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat mengembangkan sumber-sumber pembiayaan

Dari kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian oleh LPMP ditindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Bantuan Kualifikasi Guru yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada hari kamis s.d. jumat tanggal 5 s.d. 6 Maret 2009 bertempat di Grand Function Room Hotel Gajahmada Jalan Gajahmada No. 177 – 183 Pontianak dengan melibatkan unsur perguruan tinggi , dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimanatan Barat.

Dari hasil Rapat Koorninasi tersebut diperoleh hasil pembagian kuota bantuan biaya kulaifikasi sebagai berikut :

NO

BASIS KAB/KOTA

DIKDAS

DIKMEN

1

KAB. SAMBAS

1.001

19

2

KAB. PONTIANAK

487

17

3

KAB. SANGGAU

815

47

4

KAB. SINTANG

547

47

5

KAB.KAPUAS HULU

595

21

6

KAB. KETAPANG

740

32

7

KAB. KAYONG UTARA

140

1

8

KAB. BENGKAYANG

449

17

9

KAB. LANDAK

630

27

10

KAB. MELAWI

295

15

11

KAB. SEKADAU

353

10

12

KAB. KUBU RAYA

703

20

13

KOTA PONTIANAK

748

124

14

KOTA SINGKAWANG

384

48

JUMLAH

7.887

445

Dengan demikian kuota untuk bantuan biaya pendidikan bagi guru tah 2009 seluruhnya berjumlah 8.332 orang. Adapun kriteria yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut adalah guru yang sedang kuliah dan memilki IP minimal 2. (Diambil dari LPMP review Edisi I 2009 hal 3-4)

Iklan

3 thoughts on “Upaya LPMP dalam Peningkatan Kualifikasi Guru Kalimantan Barat

    asep suhendar said:
    18 Mei, 2009 pukul 12:18 am

    Wah tulisannya Bagus Pak..kebetulan ini berhubungan dgn penelitian saya tentang “PENGARUH BUDAYA BELAJAR, DUKUNGAN MANAJEMEN, DAYA DUKUNG SARANA, DAN KUALITAS PEMANFA’ATAN INTERNET TERHADAP KOMPETENSI GURU”.

    Salam kenal dan sekalian mengundang semoga ada waktu untuk berpartisifasi dalam penelitian tersebut dgn mengisi angket di:
    http://research.asepsuhendar.info/index.php?sid=49316&lang=id .

    Terima kasih

    jonathan said:
    4 Juni, 2012 pukul 7:00 am

    Pak Kalo gaung sertifikasi Luar biasa,tapi pembayaran gaji guru sertifikasi luarbiasa susahnya,sampe-sampe tahun 2010 masih tersisa satu bulan sampai hari ini tidak terbayar,kira-kira negara ndak mampu lebih baik jangan

      fansmaniac responded:
      6 Juni, 2012 pukul 12:53 am

      Kendalanya mungkin bukan di tidak mampu, tetapi dari segi administrasi yg mungkin terkendala seperti misal persyaratan dsb untuk itu mgkn Bapak bertanya lebih lanjut kpd instansi terkait apa kendala utamanya. Sejauh ini tunjangan sertifikasi lancar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s